February 20, 2020

Synergy Solusi (Member of Proxsis) Dukung Program Kartu Prakerja

Program Kartu Prakerja

Program Kartu Prakerja yang digadang-gadang akan diluncurkan oleh pemerintah pada bulan April tahun 2020 adalah program pengembangan kompetensi kerja untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja melalui bantuan biaya pelatihan yang diberikan kepada semua orang yang berusia 18 tahun ke atas dan tidak sedang sekolah/kuliah. Program ini hanya akan diberikan sekali seumur hidup untuk peserta.

Program Kartu Prakerja yang digadang-gadang akan diluncurkan oleh pemerintah pada bulan April tahun 2020 adalah program pengembangan kompetensi kerja untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja melalui bantuan biaya pelatihan yang diberikan kepada semua orang yang berusia 18 tahun ke atas dan tidak sedang sekolah/kuliah. Program ini hanya akan diberikan sekali seumur hidup untuk peserta.

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko mengatakan bahwa peluncuran program ini sejalan dengan 5 program kerja presiden dalam hal Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Kartu Prakerja diharapkan mampu menjangkau 2jt penerimanya yang bukan hanya calon pekerja saja, tetapi juga mereka yang sudah bekerja dan membutuhkan pengembangan kompetensi kerja.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, Daya Saing Koperasi dan UMKM Kemenko Perekonomian, Rudy Salahuddin menambahkan dalam seminar publik forum Kebijakan Ketenagakerjaan, bahwa program kartu prakerja ini diberikan terutama kepada mereka yang belum pernah bekerja. Hal tersebut dilakukan berdasarkan data survey yang menyatakan bahwa 66% pengangguran di Indonesia adalah mereka yang belum pernah bekerja sebelumnya. Selain itu, penambahan 2,8jt orang angkatan kerja per tahun juga menjadi alasan lain dalam penetapan fokus golongan penerima kartu prakerja.

Kantor Staff Presiden (KSP) dalam proses pengembangan rencana program, aktif mengundang berbagai narasumber untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya terkait keadaan industri, perusahaan, pengusaha, pekerja, calon pekerja, hingga lembaga pelatihan yang ada di Indonesia. Semua informasi yang didapat dari hasil survey, Forum Group Discussion (FGD) dan pertemuan-pertemuan sejenis, dijadikan informasi dasar dalam penetapan program dan latar belakang penetapan gholongan penerima.

Program kartu prakerja ini diharapkan dapat membantu meningkatkan pengetahuan dasar, pengetahuan teknis, dan kecakapan hidup pencari kerja dan pekerja. Program ini juga diharapkan mampu mengatasi permasalahan skill gap, skill shortage, skill mismatch, dan job mismatch yang terjadi di dunia pekerjaan Indonesia.

Permasalahan-permasalah di dunia kerja ini diketahui melalui hasil survey yang menyatakan bahwa pengusaha dan perusahaan-perusahaan besar di Indonesia kesulitan mendapatkan tenaga kerja yang terampil. Oleh karena itu pemerintah melalui program kartu prakerja, mendorong para penerima untuk mendapatkan keterampilan sesuai dengan kebutuhan pasar melalui pemberian voucher training.

Tidak hanya untuk menjawab kebutuhan lowongan pekerjaan yang ada, kartu prakerja juga mendorong para penerima kartu untuk menjadi pengusaha dengan menyediakan pelatihan-pelatihan kewirausahaan. Harapannya, penerima kartu prakerja nantinya tidak hanya akan menjadi pekerja, namun juga bisa membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain dengan usaha-usaha kecil mandiri yang dibentuk dari hasil mengikuti pelatihan menggunakan kartu prakerja.

Hadir pula dalam seminar public forum Kebijakan Ketenagakerjaan, Elly Rosita Silaban, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) yang turut mengamini dan mendukung program kartu prakerja agar para buruh juga dapat menerima dan meningkatkan kemampuannya sehingga tidak tertinggal dengan perubahan kebutuhan pekerjaan di dunia kerja.

Program kartu prakerja ini nantinya akan diluncurkan sebagai alat pembayaran untuk kursus melalui platform-platform digital seperti tokopedia, ruang kerja, mau belajar apa?, dan bukalapak. Kementerian koordinator bidang perekonomian dan kantor staff presiden sebagai penanggung jawab program akan membantu platform digital dan lembaga penyedia training untuk bekerja sama dalam penyediaan pelatihan-pelatihan bagi para penerima kartu kerja.

Synergy Solusi member of Proxsis Group sebagai salah satu lembaga penyedia pelatihan yang dipercaya menjadi salah satu narasumber dalam proses pengembangan program kartu prakerja sangat mendukung program ini. Besar harapannya agar sumber daya manusia yang dimiliki oleh Indonesia mampu bersaing di dunia kerja yang sarat akan perubahan.

Rudi Maulana, selaku founder Proxsis group menyampaikan bahwa Synergy Solusi sangat menyambut baik program kartu prakerja ini karena program pemberian voucher pelatihan untuk peningkatan kompetensi ini sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia yang hanya sebesar 5%. Ditambah lagi pertumbuhan ekonomi yang diprediksikan akan menurun akibat dari epidemic corona yang terjadi di beberapa negara. Penurunan angka pertumbuhan ekonomi ini memungkinkan adanya tambahan 1,5jt pengangguran baru.

M. Chatib Basri, Menteri Keuangan Republik Indonesia periode 2013-2014 mengingatkan tim teknis Program Kartu Prakerja bahwa keadaan di lapangan tentunya tidak akan semulus yang direncanakan, semua harus siap menghadapi permasalahan-permasalahan teknis dan memperbaikinya dengan segera agar program ini bisa mencapai objektifnya dalam meningkatkan sumber daya manusia. M. Chatib menyarankan agar sebelum program diluncurkan secara masal, dilakukan terlebih dahulu pilot project di beberapa wilayah untuk menguji apakah system yang dibuat sudah mengakomodir kebutuhan semua pihak dan dapat diketahui pula modus-modus kegagalan yang mungkin terjadi sehingga dapat dilakukan upaya pencegahan sebelum program diluncurkan secara masal

Sebagai entrepreneur yang banyak mengembangkan kegiatan training dan konsultasi selama lebih dari 15 tahun, Rudi Maulana menyampaikan sarannya kepada Project Management Office (PMO) yang akan menjalankan program kartu prakerja nanti. Pertamam, hal paling penting untuk diperhatikan adalah program training yang disediakan. Rudi menyarankan agar program pelatihannya disertai dengan praktik dan penilaian akhir meliputi kemampuan dalam menerapkan pelatihan yang diperoleh dari penyedia pelatihan yang ditunjuk, sehingga penerima kartu punya peluang diterima bekerja.

Saran kedua: “PMO harus melakukan studi, melihat bidang apa saja yang mengalami kekurangan dan bidang apa saja yang paling dibutuhkan oleh pasar. Kemudian PMO bisa mencarikan lembaga mana yang bisa membantu memenuhi kompetensi untuk kebutuhan tersebut. Pemerintah juga wajib memastikan bahwa lembaga-lembaga tersebut kompeten untuk mengeluarkan lulusan-lulusan yg siap pakai dan berkompeten sesuai bidangnya”, ujar Rudi Maulana.

Synergy Solusi bersama unit usaha lain di Proxsis Group, berkomitmen untuk mendukung pemerintah agar target pembangunan SDM dapat terealisasi dengan baik dan menghasilkan SDM unggul yang mampu bersaing di dunia kerja dan siap membantu pemerintah dalam menyelenggarakan program-program pelatihan dengan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, khususnya pada bidang K3, Lingkungan dan program-program lainnya.

Rate this post
Bagikan halaman ini :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment

Submit