August 2, 2016

Environtment

Undang Undang Dasar 1945
Ketetapan MPR
Undang Undang
Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang
Peraturan Pemerintah
Keputusan Presiden
Instruksi Presiden
Peraturan Menteri
Keputusan Bersama Menteri
Keputusan Menteri
Instruksi Menteri
Keputusan Direktur Jenderal
Surat Edaran Menteri
Keputusan Kepala Bapedal
Keputusan Gubernur
Undang Undang Dasar 1945
UUD 1945 Undang Undang Dasar 1945
Perubahan I UUD 1945 Perubahan I UUD 1945
Perubahan II UUD 1945 Perubahan II UUD 1945
Ketetapan MPR
Tap MPR No 04 Tahun 1999 Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004
Tap MPR No 03 Tahun 2000 Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang Undangan
Undang Undang
UU No. 5 Tahun 1960 Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
UU No. 9 Tahun 1960 Pokok-Pokok Kesehatan
UU No. 44 Prp. Tahun 1960 Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi
UU No. 19 Tahun 1961 Persetujuan Atas Tiga Konvensi Jenewa Tahun 1958 Mengenai Hukum Laut
UU No. 1 Tahun 1964 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 6 Tahun 1962
UU No. 16 Tahun 1964 Bagi Hasil Perikanan
UU No. 2 Tahun 1966 Hygiene
UU No. 5 Tahun 1967 Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan
UU No. 6 Tahun 1967 Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan Dan Kesehatan Hewan
UU No. 11 Tahun 1967 Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan
UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja
UU No. 8 Tahun 1971 Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara
UU No. 1 Tahun 1973 Landas Kontinen Indonesia
UU No. 11 Tahun 1974 Pengairan
UU No. 13 Tahun 1980 Jalan
UU No. 8 Tahun 1981 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
UU No. 5 Tahun 1983 Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia
UU No. 5 Tahun 1984 Perindustrian
UU No. 8 Tahun 1985 Organisasi Kemasyarakatan
UU No. 9 Tahun 1985 Perikanan
UU No. 14 Tahun 1985 Mahkamah Agung
UU No. 16 Tahun 1985 Rumah Susun
UU No. 17 Tahun 1985 Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Hukum Laut)
UU No. 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara
UU No. 5 Tahun 1990 Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
UU No. 9 Tahun 1990 Kepariwisataan
UU No. 5 Tahun 1991 Kejaksaan Republik Indonesia
UU No. 4 Tahun 1992 Perumahan dan Pemukiman
UU No. 5 Tahun 1992 Benda Cagar Budaya
UU No. 12 Tahun 1992 Sistem Budidaya Tanaman
UU No. 14 Tahun 1992 Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
UU No. 16 Tahun 1992 Karantina Hewan, Ikan Dan Tumbuhan
UU No. 23 Tahun 1992 Kesehatan
UU No. 24 Tahun 1992 Penataan Ruang
UU No. 5 Tahun 1994 Pengesahan United Nations Convention On Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati)
UU No. 6 Tahun 1994 Pengesahan United Nations Framework Convention On Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa Bangsa Mengenai Perubahan Iklim)
UU No. 9 Tahun 1995 Usaha Kecil
UU No. 10 Tahun 1995 Kepabeanan
UU No. 6 Tahun 1996 Perairan Indonesia
UU No. 7 Tahun 1996 Pangan
UU No. 9 Tahun 1997 Pengesahan Treaty On The Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone (Traktat Kawasan Bebas Senjata Nukir Di Asia Tenggara)
UU No. 10 Tahun 1997 Ketenaganukliran
UU No. 23 Tahun 1997 Pengelolaan Lingkungan Hidup
UU No. 28 Tahun 1997 Kepolisian Negara Republik Indonesia
UU No. 22 Tahun 1999 Pemerintahan Daerah
UU No. 25 Tahun 1999 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah
UU No. 28 Tahun 1999 Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme
UU No. 30 Tahun 1999 Arbitrase Dan Penyelesaian Masalah
UU No. 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
UU No. 35 Tahun 1999 Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
UU No. 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia
UU No. 41 Tahun 1999 Kehutanan
UU No. 25 Tahun 2000 Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004
UU No. 26 Tahun 2000 Pengadilan Hak Asasi Manusia
UU No. 29 Tahun 2000 Perlindungan Varietas Tanaman
UU No. 34 Tahun 2000 Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah
UU No.20 Tahun 2002 Ketenagalistrikan
UU No. 27 Tahun 2003 Panas Bumi
UU No. 7 Tahun 2004 Sumberdaya Air
UU No.32 Tahun 2004

Penjelasan

Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 44 Tahun 1960 Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 51 Tahun 1960 Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya
Peraturan Pemerintah Pengganti UU N0.1 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Pendaftaran Tanah
Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1967 Pembentukan Perusahaan Negara Jatiluhur
Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1967 Iuran Hak Pengusahaan Hutan Dan Iuran Hasil Hutan
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1969 Pemakaian Isotop Radioaktip Dan Radiasi
Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1969 Pelaksanaan Undang Undang No. 11 Tahun 1969 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan
Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1970 Pembentukan Perusahaan Umum “Otorita Jatiluhur”
Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1970 Perencanaan Hutan
Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1973 Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan Dan Penggunaan Pestisida
Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1973 Pengaturan Dan Pengawasan Keselamatan Kerja Dibidang Pertambangan
Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1974 Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi Dan Eksploitasi Minyak Dan Gas Bumi Di Daerah Lepas Pantai
Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1975 Keselamatan Kerja Terhadap Radiasi
Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1975 Izin Pemakaian Zat Radioaktip Dan Atau Sumber Radiasi Lainnya
Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1975 Pengangkutan Zat Radioaktip
Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1979 Keselamatan Kerja Pada Pemurnian Dan Pengolahan Minyak Dan Gas Bumi
Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1980 Penggolongan Bahan-bahan Galian
Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1981 Iuran Pembiayaan Eksploitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Pengairan
Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1982 Tata Pengaturan Air
Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1982 Irigasi
Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1983 Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum) Dan Perusahaan Perseroan (Persero)
Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1984 Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1985 Perlindungan Hutan
Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1986 Kewenangan Pengaturan, Pembinaan, Pengembangan Industri
Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1987 Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah
Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1987 Ijin Usaha Industri
Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1987 Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dibidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah
Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1988 Rumah Susun
Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1988 Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah
Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1989 Penyediaan Dan Pemanfaatan Tenaga Listrik
Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1990 Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta
Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1990 Usaha Perikanan
Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1990 Pengendalian Pencemaran Air
Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1990 Perusahaan Umum (Perum) “Otorita Jatiluhur”
Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1991 Penerapan Undang Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1991 Rawa
Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1991 Sungai
Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1991 Ganti Rugi Dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara
Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1993 Pelaksanaan Undang Undang No. 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya
Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1993 Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah Dalam Kawasan-kawasan Tertentu Di Propinsi Riau
Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1993 Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan
Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1993 Kendaraan Dan Pengemudi
Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 1993 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 Tentang Usaha Perikanan
Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 1993 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perseroan Terbatas Dalam Bidang Jasa Pengolahan Limbah Industri Bahan Berbahaya Dan Beracun Di Cileungsi-Bogor, Jawa Barat
Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1994 Perburuan Satwa Buru
Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1994 Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1994 Pengusahaan Pariwisata Alam Di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam
Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1995 Perlindungan Tanaman
Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1995 Pemeliharaan Dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya Di Museum
Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1995 Pembenihan Tanaman
Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1996 Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan II Dan Perusahaan Perseroaan (Persero) PT Perkebunan IX Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara II
Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah
Peraturan Pemerintah No. 67 Tahun 1996 Penyelenggaraan Kepariwisataan
Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1996 Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban, Serta Bentuk Dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang
Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 1996 Kepelabuhanan
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 1996 Kebandarudaraan
Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1997 Waralaba
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Pendaftaran Tanah
Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 1997 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 1998 Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Kehutanan Kepada Daerah
Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1998 Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam
Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1999 Pengusahaan Hutan Dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi
Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa
Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999 Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar
Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1999 Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Perusakan Laut
Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 Pengendalian Pencemaran Udara
Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 1999 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya
Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2000 Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah
Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Otonom
Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2000 Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan
Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2000 Keselamatan Dan Kesehatan Terhadap Pemanfaatan Radiasi Pengion
Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2000 Perijinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir
Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2000 Karantina Hewan
Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2000 Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 Standardisasi Nasional
Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000 Persyaratan Pembentukan Dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah
Peraturan Pemerintah No. 141 Tahun 2000 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1990 Tentang Usaha Perikanan
Peraturan Pemerintah No. 150 Tahun 2000 Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa
Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2001 Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan
Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2001 Pupuk Budidaya Tanaman
Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2001 Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2001 Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001

Penjelasan

Pengolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air
Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2001

Penjelasan

LAMPIRAN-1

LAMPIRAN-2

Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2002 Keselamatan Pengangkutan Zat Radioaktif
Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2002 Pengelolaan Limbah Radioaktif
Keputusan Presiden
Keputusan Presiden No. 43 Tahun 1978 Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora
Keputusan Presiden No. 46 Tahun 1986 Pengesahan International Convention For The Prevention Of Pollution From Ships 1973, Beserta Protokol
Keputusan Presiden No. 49 Tahun 1986 Pengesahan Convention On The Physical Protection Of Nuclear Material
Keputusan Presiden No. 1 Tahun 1987 Pengesahan Amandemen 1979 Atas Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora, 1973
Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1987 Penyederhanaan Pemberian Ijin Usaha Industri
Keputusan Presiden No. 8 Tahun 1989 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Badan Kebijaksanaan Perumahan Nasional
Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 Pengelolaan Kawasan Lindung
Keputusan Presiden No. 33 Tahun 1990 Penggunaan Tanah Bagi Pembangunan Kawasan Industri
Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1990 Perubahan Atas Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1972 Tentang Jenis-jenis Pakaian Sipil
Keputusan Presiden No. 43 Tahun 1991 Konservasi Energi
Keputusan Presiden No. 46 Tahun 1991 Perubahan Keputusan Presiden No. 9 Tahun 1985 Tentang Jenjang Pangkat Dan Tunjangan Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Empat Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden No. 17 Tahun 1989
Keputusan Presiden No. 48 Tahun 1991 Pengesahan Convention On Wetlands Of International Importance Especially As Waterfowl Habitat
Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1991 Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
Keputusan Presiden No. 23 Tahun 1992 Pengesahan Vienna Convention For The Protection of The Ozone Layer Dan Montreal Protocol on Substances That Deplete The Ozone Layer as Adjusted and Amended By The Second Meeting of The Parties London, 27-29 June 1990
Keputusan Presiden No. 4 Tahun 1993 Satwa Dan Bunga Nasional
Keputusan Presiden No. 22 Tahun 1993 1993 Tentang : Penyakit Yang Timbul Karena Hubungan Kerja
Keputusan Presiden no. 23 Tahun 1993 Penetapan Jalan Bebas Hambatan Dupak-Tandes Sebagai Jalan Tol Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tol
Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1993 Pengesahan Basel Convention On The Control Of Transboundary Movements Of Hazardous Wastes And Their Disposal
Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1993 Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional
Keputusan Presiden No. 81 Tahun 1993 Pengesahan Convention On Early Notification Of A Nuclear Accident
Keputusan Presiden No. 82 Tahun 1993 Pengesahan Convention On Assistance In The Case Of A Nuclear Accident Or Radiological Emergency
Keputusan Presiden No. 22 Tahun 1995 Pembentukan Tim Pengamanan Hutan Terpadu
Keputusan Presiden No. 52 Tahun 1995 Reklamasi Pantai Utara Jakarta
Keputusan Presiden No. 73 Tahun 1995 Reklamasi Pantai Kapuknaga, Tangerang
Keputusan Presiden No. 82 Tahun 1995 Pengembangan Lahan Gambut Untuk Pertanian Tanaman Pangan Di Kalimantan Tengah
Keputusan Presiden No. 83 Tahun 1995 Pembentukan Dana Bantuan Presiden Bagi Pengembangan Lahan Gambut Di Kalimantan Tengah
Keputusan Presiden No. 41 Tahun 1996 Kawasan Industri
Keputusan Presiden No. 77 Tahun 1996 Dewan Kelautan Nasional
Keputusan Presiden No. 80 Tahun 1996 Pembangunan Kelompok Hutan Sisinemi-Sanam Sebagai Taman Hutan Raya Prof. Ir. Herman Johannes
Keputusan Presiden No. 2 Tahun 1997 Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Pakanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, Palu, Kendari, Yogyakarta, Mataram, Dan Dili
Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1997 Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 Tentang Pengesahan Paris Convention For The Protection Of Industrial Property Dan Convention Establishing The World Intellectual Property Organization
Keputusan Presiden No. 33 Tahun 1998 Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser
Keputusan Presiden No. 41 Tahun 1998 Pencabutan Keputusan Presiden No. 19 Tahun 1978 Tentang Pengesahan International Convention On The Establishment Of An International Fund For Compensation For Oil Pollution Damage, 1971
Keputusan Presiden No. 92 Tahun 1998 Pengesahan Montreal Protocol On Substance That Deplete The Ozone Layer, Copenhagen, 1992 (Protokol Montreal Tentang Zat-Zat Yang Merusak Lapisan Ozon, Copenhagen, 1992)
Keputusan Presiden No. 33 Tahun 1999 Rincian Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 1999/2000
Keputusan Presiden No. 44 Tahun 1999 Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Dan Rancangan Keputusan Presiden
Keputusan Presiden No. 52 Tahun 1999 Pengesahan Protocol Of 1992 To Amend The International Convention On Civil Liability For Oil Pollution Damage, 1969 (Protokol 1992 Tentang Perubahan Terhadap Konvensi Internasional Tentang Tanggungjawab Perdata Untuk Kerusakan Akibat Pencemaran Minyak, 19
Keputusan Presiden No. 114 Tahun 1999 Penataan Ruang Kawasan Bogor-Puncak-Cianjur
Keputusan Presiden No. 10 Tahun 2000 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
Keputusan Presiden No. 62 Tahun 2000 Koordinasi Penataan Ruang Nasional
Keputusan Presiden No. 163 Tahun 2000 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan,
Keputusan Presiden No. 5 Tahun 2001 Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten / Kota
Keputusan Presiden No. 10 Tahun 2001 Pelaksanaan Otonomi Daerah Dibidang Pertanahan
Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2001 Perubahan Atas Keputusan Presiden No. 166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden No. 16 Tahun 2
Keputusan Presiden No. 43 Tahun 2001 erubahan Atas Keputusan Presiden No. 178 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi Dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden No. 17 Tahun 2001
Keputusan Presiden No. 78 Tahun 2001 Komite Akreditasi Nansional
Keputusan Presiden No. 79 Tahun 2001 Komite Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran
Keputusan Presiden No. 100 Tahun 2001 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator
Keputusan Presiden No. 101 Tahun 2001 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara
Keputusan Presiden No. 102 Tahun 2001 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan organisasi, Dan Tata Kerja Departemen
Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
Keputusan Presiden No. 106 Tahun 2001 Pengesahan Convension On Nuclear Safety (Konvensi Tentang Keselamatan Nuklir)
Instruksi Presiden
Instruksi Presiden No. 5 Tahun 1982 Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun 1982 / 1983
Instruksi Presiden No. 2 Tahun 1990 Penyederhanaan Tata Cara Pengujian Mutu Ikan Segar Dan Ikan Beku
Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2001 Pemberantasan Penebangan Kayu Illegal (Illegal Logging) Dan Peredaran Hasil Hutan Illegal Di Kawasan Ekosistem Leuser Dan Taman Nasional Tanjung Puting
Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Kesehatan No. 528 Tahun 1982 Kualitas Air Tanah Yang Berhubungan Dengan Kesehatan
Peraturan Menteri Kesehatan No. 304 Tahun 1989 Persyaratan Kesehatan Rumah Makan Dan Restoran
Peraturan Menteri Kesehatan No. 416 Tahun 1990 Syarat-syarat Dan Pengawasan Kualitas
Peraturan Menteri Kesehatan No. 472 Tahun 1996 Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 39 Tahun 1989 Pembagian Wilayah Sungai
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 45 Tahun 1990 Pengendalian Mutu Air Pada Sumber Sumber Air
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 48 Tahun 1990 Pengelolaan Atas Air Dan Atau Sumber Air Pada Wilayah Sungai
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 49 Tahun 1990 Tata Cara Dan Persyaratan Izin Penggunaan Air Dan Atau Sumber Air
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 63 Tahun 1993 Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai Dan Bekas Sungai
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 64 Tahun 1993 Reklamasi Rawa
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 65 Tahun 1993 Penyuluhan Pengairan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 67 Tahun 1993 Panitia Tata Pengaturan Air Propinsi Daerah Tingkat I
Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 05 Tahun 1996 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahunan 2006 Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.12 Tahun 2007 Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan
Keputusan Bersama Menteri
Keputusan Bersama Menteri Kesehatan Dan Menteri Dalam Negeri ( No. 48 Tahun 1988 No. 10 Tahun 1988 ) Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1987 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Pada Daerah
Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum Dan Menteri Pertambangan Dan Energi No. 04 Tahun 1991 dan 76 Tahun 1991 Penggunaan Air Dan Atau Sumber Air Untuk Kegiatan Usaha Pertambangan Termasuk Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Dan Pengusahaan Sumberdaya Panas Bumi
Keputusan Bersama Menteri Kesehatan Dan Menteri Negara Kependudukan Dan Lingkungan Hidup /Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No. 183/Menkes/SKB/II/1993 No.Kep-09/Bapedal/O2/1993 Pelaksanaan Pemantauan Dampak Lingkungan
Keputusan Bersama Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan Dan Perkebunan, Menteri Kesehatan, Dan Menteri Negara Pangan Dan Hortikultura No. 998.1/Kpts/OT.201/9/1999 790.a/Kpts-IX/1999 1145A/MENKES/SKB/IX/1999 015A/NMenegPHOR/09/1999 Keamanan Hayati Dan Keamanan Pangan Produk Pertanian Hasil Rekayasa Genetik
Keputusan Menteri
Keputusan Menteri Pertanian No. 214/Kpts/Um/5/1973 Larangan Pengeluaran Beberapa Jenis Hasil Perikanan Dari Wilayah Republik Indonesia Ke Luar Negeri
Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 01/Kpts/Um/1/1975 Pembinaan Kelestarian Kekayaan Yang Terdapat Dalam Sumber Perikanan Indonesia
Keputusan Menteri Pertanian No. 819 Tahun 1980 Pemasukan Ikan Kedalam Wilayah Republik Indonesia
Keputusan Menteri Pertanian No. 179 Tahun 1982 Larangan Pemasukan Beberapa Jenis Ikan Berbahaya Dari Luar Negeri
Keputusan Menteri Pertanian No. 944 Tahun 1984 Pembatasan Pendaftaran Pestisida
Keputusan Menteri Pertanian No. 536 Tahun 1985 Pengawasan Pestisida
Keputusan Menteri Pertanian No. 473a Tahun 1985 Penetapan Jumlah Tangkapan Yang Diperbolehkan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
Keputusan Menteri Pertanian No. 541 Tahun 1996 Pendaftaran Dan Pemberian Izin Tetap Pestisida
Keputusan Menteri Pertanian No. 543 Tahun 1996 Pendaftaran Dan Pemberian Izin Sementara Pestisida
Keputusan Menteri Pertanian No. 544 Tahun 1996 Pendaftaran Dan Pemberian Izin Bahan Teknis Pestisida
Keputusan Menteri Pertanian No. 546 Tahun 1996 Pemberian Izin Dan Perluasan Penggunaan Pestisida
Keputusan Menteri Pertanian No. 41/Kpts/IK.210/2/98 Sistem Manajemen Mutu Terpadu Hasil Perikanan
Keputusan Menteri Pertanian No. 688 Tahun 1998 Perubahan Anggota Komisi Pestisida
Keputusan Menteri Pertanian No. 763 Tahun 1998 Pendaftaran Dan Pemberian Izin Tetap Pestisida
Keputusan Menteri Pertanian No. 764 Tahun 1998 Pendaftaran Dan Pemberian Izin Sementara Pestisida
Keputusan Menteri Pertanian No. 818 Tahun 1998 Laporan Pemantauan Limbah Cair Kegiatan/Usaha Dan Atau Industri Pertanian
Keputusan Menteri Pertanian No. 949 Tahun 1998 Pestisida Terbatas
Keputusan Menteri Pertanian No. 45 Tahun 2000 Pelepasan Jagung Manis Super Sweet Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama Super Sweet
Keputusan Menteri Perindustrian No. 12/M/SK/1/78 Pencegahan Dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Sebagai Akibat Dari Usaha Industri
Keputusan Menteri Perindustrian No. 148 Tahun 1985 Pengamanan Bahan Beracun Dan Berbahaya Di Perusahaan Industri
Keputusan Menteri Perindustrian No. 250 Tahun 1994 Pedoman Teknis Penyusunan Pengendalian Dampak Terhadap Lingkungan Hidup Pada Sektor Industri
Keputusan Menteri Perindustrian No. 146 Tahun 1995 Persyaratan Teknis Pengelolaan Industri Peleburan Timah Hitam
Keputusan Menteri Perindustrian No. 148 Tahun 1995 Penetapan .Jenis Dan Komoditi Industri Yang Proses Produksinya Tidak Merusak Ataupun Membahayakan Lingkungan Serta Tidak Menggunakan Sumber Daya Alam Secara Berlebihan
Keputusan Menteri Perindustrian No. 150 Tahun 1995 Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri Dan Izin Perluasan
Keputusan Menteri Perdagangan Dan Koperasi No. 349 Tahun 1982 Larangan Mengimpor, MemperdagangkanDan Mengedarkan Pestisida Pentakhlorofenol Dan Garamnya
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 458 Tahun 1986 Ketentuan Pengamanan Sungai Dalam Hubungan Dengan Penambangan Bahan Galian Golongan C
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 98 Tahun 1993 Organisasi Keamanan Bendungan
Keputusan Menteri Perhubungan No. 167 Tahun 1986 Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Minyak Dan Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Bahan Cair Beracun
Keputusan Menteri Perhubungan No. 215 Tahun 1987 Pengadaan Fasilitas Penampungan Limbah Dari Kapal
Keputusan Menteri Perhubungan No. 86 Tahun 1990 Pencegahan Pencemaran Oleh Minyak Dari Kapal-Kapal
Keputusan Menteri Kehutanan No.756 Tahun 1990 Penetapan Kelompok Hutan Rawa Aopa Watumohai Yang Terletak di Propinsi Dati I Sulawesi Tenggara Seluas 12.825 HA, Di Kabupaten Dati II Kolaka Seluas 12.825 HA, Di Kabupaten Dati II Buton Seluas 45.605 HA Dan Di Kabupaten Dati II Kendari Seluas 46.764 HA S
Keputusan Menteri Kehutanan No. 252 Tahun 1993 Kriteria Dan Indikator Pengelolaan Hutan Produksi Alam Indonesia Secara Lestari
Keputusan Menteri Kehutanan No. 26 Tahun 1994 Pemanfaatan Jenis Kera Ekor Panjang (Macaca Fascilularis), Beruk (Macaca Nemesterina) Dan Ikan Arowana ( Sceleropages Formasus) Untuk Keperluan Eksport
Keputusan Menteri Kehutanan No. 154/Kpts-II/1997 Perubahan Fungsi Dan Penunjukan Cagar Alam Lorentz Seluas ?1.907.500 Hektar, Hutan Lindung Gunung Trikora Seluas ? 373.125 Hektar, Dan Perairan Sekitarnya Seluas ? 224.975 Hektar Yang Terletak di Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Sebagai Taman Nasional
Keputusan Menteri Kehutanan No. 20 Tahun 2001 Pola Umum Dan Standar Serta Kriteria Rehabilitasi Hutan Dan Lahan
Keputusan Menteri Kehutanan No. 31 Tahun 2001 Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan
Keputusan Menteri Kehutanan No. 32/Kpts-II/2001 Kriteria Dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan
Keputusan Menteri Kehutanan No. 58 Tahun 2001 Penghapusan Barang Milik/Kekayaan Negara Departemen Kehutanan Dengan Tindak Lanjut Dialihkan Kepada Pemerintah Daerah/Instansi Lain
Keputusan Menteri Kehutanan No. 70 Tahun 2001 Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan Status Dan Fungsi Kawasan Hutan Menteri Kehutanan
Keputusan Menteri Kehutanan No. 85/Kpts-II/2001 Perbenihan Tanaman Hutan
Keputusan Menteri Kehutanan No. 124 Tahun 2001 Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Dan/Atau Keputusan Menteri Kehutanan Tentang Pembentukan Tim
Keputusan Menteri Kehutanan No. 127 Tahun 2001 Penghentian Sementara (Moratorium) Kegiatan Penebangan Dan Perdagangan Ramin (Gonytylus spp)
Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 1990 Tata Cara Pemusnahan Pelumas Bekas Dan Pengawasannya
Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 1991 Pedoman Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C
Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 1992 Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi Daerah Tingkat I Dan Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II
Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 1993 Bentuk Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Perubahan
Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 98 Tahun 1996 Pedoman Pembentukan, Organisasi Dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah
Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 179 Tahun 1996 Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Sumber Daya Air
Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah No. 50 Tahun 2000 Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 35 Tahun 1993 Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 12 Tahun 1994 Pedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 1994 Pedoman Susunan Keanggotaan Dan Tata Kerja Komisi AMDAL
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 14 Tahun 1994 Pedoman Umum Penyusunan Analisis Dampak Lingkungan
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 15 Tahun 1994 Pembentukan Komisi AMDAL Terpadu
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 42 Tahun 1994 Pedoman Umum Pelaksanaan Audit Lingkungan
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 1995 Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 15 Tahun 1995 Pemberian Penghargaan Kalpataru
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 16 Tahun 1995 Dewan Pertimbangan Pemberian Penghargaan Kalpataru Masa Bakti 1995-1998
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 24 Tahun 1995 Perubahan Atas Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 16 Tahun 1995
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 35 Tahun 1995 Program Kali Bersih
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 37 Tahun 1995 Pedoman Pelaksanaan Kebersihan Kota Dan Pemberian Penghargaan Adipura
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 52 Tahun 1995 Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 54 Tahun 1995 Pembentukan Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Terpadu Multisektor Dan Regional
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 55 Tahun 1995 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Regional
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 57 Tahun 1995 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Usaha Atau Kegiatan Terpadu/Multisektor
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 58 Tahun 1995 Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 35-A Tahun 1995 Program Penilaian Kinerja Perusahaan / Kegiatan Usaha Dalam Pengendalian Pencemaran Dalam Lingkup Kegiatan PROKASIH (PROPER PROKASIH)
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 15 Tahun 1996 Program Langit Biru
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 16 Tahun 1996 Penetapan Prioritas Propinsi Daerah Tingkat I Program Langit Biru
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 39 Tahun 1996 Jenis Usaha Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 42 Tahun 1996 Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Minyak Dan Gas Serta Panas Bumi
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 43 Tahun 1996 Kriteria Kerusakan Lingkungan Bagi Usaha Atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C Jenis Lepas Di Dataran
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 45 Tahun 1996 Program Pantai Lestari
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 46 Tahun 1996 Pembentukan Tim Pengarah Dan Tim Teknis Program Pantai Lestari
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 47 Tahun 1996 Penetapan Prioritas Propinsi Daerah Tingkat I Program Pantai Lestari
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1996 Baku Tingkat Kebisingan
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 49 Tahun 1996 Baku Tingkat Getaran
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 50 Tahun 1996 Baku Tingkat Kebauan
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 9 Tahun 1997 Perubahan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 42 Tahun 1996 Tentang : Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Minyak Dan Gas Serta Panas Bumi
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 45 Tahun 1997 Indeks Standar Pencemar Udara
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 3 Tahun 1998 Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kawasan Industri
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 30 Tahun 1999 Panduan Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 1 Tahun 2000 Organisasi Dan Tata Kerja Staf Menteri Negara Lingkungan Hidup
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 2 Tahun 2000 Panduan Penilaian Dokumen AMDAL
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 3 Tahun 2000 Jenis Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 4 Tahun 2000 Panduan Penyusunan AMDAL Kegiatan Pembangunan Permukiman Terpadu
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2000 Panduan Penyusunan AMDAL Kegiatan Pembangunan Di Daerah Lahan Basah
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 40 Tahun 2000 Pedoman Tata Kerja Komisis Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 41 Tahun 2000 Pedoman Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 42 Tahun 2000 Susunan Keanggotaan Komisi Penilai Dan Tim Teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Pusat
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 4 Tahun 2001 Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2001 Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 9 Tahun 2001 Organisasi Dan Tata Kerja Staf Menteri Negara Lingkungan Hidup
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2001 Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 30 Tahun 2001 Pedoman Pelaksanaan Audit Lingkungan Hidup Yang Diwajibkan
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 86 Tahun 2002 Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 28 Tahun 2003

LAMPIRAN

Pedoman Teknis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah dari Industri Minyak Sawit pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 29 Tahun 2003

LAMPIRAN

Pedoman Syarat dan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 37 Tahun 2003 Metoda Analisis Kualitas Air Permukaan dan Pengambilan Contoh Air Permukaan
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 77 Tahun 2003 Pembentukan Lembaga Penyedian Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (LPJP2SLH) pada Kementerian Lingkungan Hidup
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 78 Tahun 2003 Tata Cara Pengelolaan Permohonan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan pada Kementerian Lingkungan Hidup
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 110 Tahun 2003 Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air pada Sumber Air
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 111 Tahun 2003

LAMPIRAN

Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 112 Tahun 2003 Baku Mutu Air Limbah Domestik
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 113 Tahun 2003 Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan atau Kegiatan Pertambangan Batubara
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 115 Tahun 2003 Pedoman Penentuan Status Mutu Air
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 128 Tahun 2003 Pengolahan Limbah Minyak Bumi dan Tanah Terkontaminasi oleh Minyak Bumi secara Biologis
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 129 Tahun 2003 Baku Mutu Emisi Udara dan atau Kegiatan Minyak dan Gas Bumi
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 141 Tahun 2003 Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaran Bermotor Tipe Baru dan Kendaraan Bermotor yang Sedang Diproduksi (Current Production)
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 142 Tahun 2003 Perubahan Atas Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 Tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.19 Tahun 2004 Pedoman Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.51 Tahun 2004

LAMPIRAN-1

LAMPIRAN-2

LAMPIRAN-3

Baku Mutu Air Laut
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.95 Tahun 2004

LAMPIRAN

Klasifikasi Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.122 Tahun 2004 Perubahan atas Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.Kep-51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Industri
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.133 Tahun 2004

LAMPIRAN

Baku Mutu Emisi Kegiatan Industri Pupuk
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.148 Tahun 2004

LAMPIRAN-1

LAMPIRAN-2

Pedoman Pembentukan Kelembagaan Lingkungan Hidup Daerah
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.175 Tahun 2004 Organisasi dan Tata Laksanan Pusat Produksi Bersih Nasional
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.178 Tahun 2004

LAMPIRAN-1

LAMPIRAN-2

Kurikulum Penyusunan, Penilaian dan Pedoman Serta Kriteria Penyelenggaraan Pelatihan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.179 Tahun 2004 Ralat atas Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.51 tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.197 Tahun 2004 Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup di Daerah Kabupaten dan Daerah Kota
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.200 Tahun 2004 Kriteria Baku Kerusakan dan Pedoman Penentuan Status Padang Lamun
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.201 Tahun 2004 Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.202 Tahun 2004 Baku Mutu Air Limbah dan atau Kerusakan Kegiatan Pertambangan Bijih Emas dan Atas Tembaga
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.252 Tahun 2004 Program Penilaian Peringkat Hasil Uji Tipe Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru
Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi No. 2555.K Tahun 1993 Pelaksana Inspeksi Tambang Bidang Pertambangan Umum
Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi No. 103.K Tahun 1994 Pengawasan Atas Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Dalam Bidang Pertambangan Dan Energi
Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi No. 1211 k Tahun 1995 Pencegahan Dan Penaggulangan Perusakan Dan Pencemaran Lingkungan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum
Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan No.137/MPP/Kep/6/1996 Prosedur Impor Limbah
Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan No. 231 Tahun 1997 Prosedur Impor Limbah
Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan No. 254 Tahun 1997 Kriteria Industri Kecil Dan Perdagangan Kecil Di Lingkungan Departemen Perindustrian Dan Perdagangan
Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan No. 255 Tahun 1997 Pelimpahan Wewenang Pemberian Perijinan Di Bidang Industri Dan Perdagangan Di Lingkungan Departemen Perindustrian Dan Perdagangan
Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan No. 110 Tahun 1998 Larangan Memproduksi Dan Memperdagangkan Bahan Perusak Lapisan Ozon Serta Memproduksi Dan Memperdagangkan Barang Baru Yang Menggunakan Bahan Perusak Lapisan Ozon (Ozone Depleting Substances)
Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan No. 111 Tahun 1998 Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 230 Tahun 1997 Tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya
Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan No. 410/MPP/Kep/9/1998 Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan No.110/MPP/Kep/1/1998 Tentang Larangan Memproduksi Dan Memperdagangkan Bahan Perusak Lapisan Ozon Serta Memproduksi Dan Memperdagangkan Barang Baru Yang Menggunakan Bahan Perusak Lapisan Ozon (Ozon
Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan No. 411/MPP/Kep/9/1998 Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan No.111/MPP/Kep/1/1998 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan No.230/MPP/Kep/7/97 Tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya
Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan No. 590 Tahun 1999 Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Ijin Usaha Industri, Ijin Perluasan Dan Tanda Daftar Industri
Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan No. 254 Tahun 2000 Tata Niaga Impor Dan Peredaran Bahan Berbahaya Tertentu
Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan No. 790 Tahun 2002 Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 110/MPP/Kep/1/1998 Tentang Larangan Memproduksi dan Memperdagangkan Bahan Perusak Lapisan Ozon Serta Memperdagangkan Bahan Baru yang Mengandung Bahan Perusak Lapisan Ozon (Ozone Depleting Substances) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 410/MPP/Kep/9/1998
Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan No. 478 Tahun 2003 Perubahan Atas Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perindustrian Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 Tentang Barang Yang Sudah Diatur Tata Niaga Impornya Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 789/MPP/Kep/12/2002 Dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 254/MPP/Kep/7/2000 Tentang Tata Niaga Tata Niaga Impor Dan Peredaran Bahan Berbahaya Tertentu
Keputusan Menteri Kesehatan No. 872 Tahun 1997 Pedoman Teknis Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan
Keputusan Menteri Kesehatan No. 261/MENKES/SK/II/1998 Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja
Keputusan Menteri Kesehatan No. 829 Tahun 1999 Persyaratan Kesehatan Perumahan
Keputusan Menteri Kesehatan No. 907 Tahun 2002 Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum
Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan No. 376 Tahun 1998 Kriteria Penyediaan Areal Hutan Untuk Perkebunan Budidaya Kelapa Sawit
Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan No. 479/Kpts-II/1994 Lembaga Konservasi Tumbuhan Dan Satwa Liar
Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan No. 728/Kpts-II/1998 Luas Maksimum Pengusahaan Hutan Dan Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Budidaya Perkebunan
Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan No. 731 Tahun 1998 Tata Cara Pelelangan Hak Pengusahaan Hutan
Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan No. 732/Kpts-II/1998 Persyaratan Dan Tata Cara Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan
Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan No. 734/Kpts-II/1998 im Persiapan Pelelangan Hak Pengusahaan Hutan
Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan No. 735 Tahun 1998 Panitia Pelaksana Pelelangan Hak Pengusahaan Hutan
Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan No. 146 Tahun 1999 Pedoman Reklamasi Bekas Tambang Dalam Kawasan Hutan
Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan No. 279 Tahun 1999 Pembinaan Wilayah Di Bidang Kehutanan
Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan No. 385 Tahun 1999 Penetapan Lola Merah (Trochus Niloticus) Sebagai Satwa Buru
Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan No. 449 Tahun 1999 Pengelolaan Burung Walet (Collocalia) Di Habitat Alami (In-Situ) Dan Habitat Buatan (Ex-Situ)
Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan No. 465 Tahun 1999 Hak Pemanfaatan Hutan Untuk Pendidikan, Pelatihan Dan Penelitian
Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan No. 614 Tahun 1999 Pedoman Pembangunan Hutan Tanaman Campuran
Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan No. 55 Tahun 2000 Perlindungan Ikan Raja Laut (Latimeria Menadoensis) Sebagai Satwa Yang Dilindungi
Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan No. 063 Tahun 2000 Tata Hubungan Kerja Instansi Kehutanan Dan Perkebunan Di Wilayah Dengan Unit Perum Perhutani
Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan No. 70 Tahun 2000 Penunjukan Pulau Pieh Dan Perairan Disekitarnya Seluas ? 39.900 (Tiga Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus) Hektar, Yang Terletak Di Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Daerah Tingkat II Padang Pariaman, Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Menjadi Kawa
Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan No. 84 Tahun 2000 Penangguhan Pemberlakuan Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 310/Kpts-II/1999 Tentang Pedoman Pemberian Hak Pemungutan Hasil Hutan
Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan No. 104/Kpts-II/2000 Tata Cara Mengambil Tumbuhan Liar dan Menangkap Satwa Liar
Instruksi Menteri
Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1988 Penataan Ruang Terbuka Hijau Di Wilayah Perkotaan
Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1989 Pengelolaan Lingkungan Lahan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C
Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1997 Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 98 Tahun 1996 Tentang : Pedoman Pembentukan, Organisasi Dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah
Instruksi Menteri Kehutanan Dan Perkebunan No. 951 Tahun 1999 Percepatan Kegiatan Operasional Lapangan Hasil Redesidn Hak Pengusahaan Hutan (HPH)
Keputusan Direktur Jenderal
Keputusan Direktur Jenderal Pengairan No. 176 Tahun 1987 Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Pengamanan Sungai Dalam Hubungan Dengan Penambangan Bahan Galian Golongan C Di Sungai
Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum No. 336.k Tahun 1996 Jaminan Reklamasi
Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Dan Konservasi Alam No. 200 Tahun 1999 Penetapan Jatah Penangkapan dan Pengambilan Tumbuhan Alam Dan Satwa Liar Dan Atau Hasil Tumbuhan Alam Dan Satwa Liar Yang Tidak Dilindungi Undang-Undang Untuk Periode Tahun 2000
Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Dan Konservasi Alam No. 66/Kpts/DJ_V/2000 Kuota Pengambilan Tumbuhan Dan Penangkapan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi Undang-Undang Dan Tidak Termasuk Dalam daftar Appendix Cites untuk Tahun 2000
Surat Edaran Menteri
Surat Edaran Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 8 Tahun 1997 Penyerahan Minyak Pelumas Bekas
Surat Edaran Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 1234 Tahun 1999 Kegiatan Wajib UKL Dan UPL
Surat edaran Menteri Dalam Negeri no 061 / 2426/ sj Tahun 1999 Tentang Pembentukan BAPEDALDA Kabupaten/ Kota
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 061/729/SJ Penataan Perangkat Daerah
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 061 Tahun 2000 Penyempurnaan Surat Edaran No. 061/729/SJ tentang Penataan Perangkat Daerah
Keputusan Kepala Bapedal
Keputusan Kepala Bapedal No. 56 Tahun 1994 Pedoman Mengenai Dampak Penting
Keputusan Kepala Bapedal No. 1 Tahun 1995 Tata Cara Dan Persyaratan Teknis Penyimpanan Dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
Keputusan Kepala Bapedal No. 2 Tahun 1995 Dokumen Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
Keputusan Kepala Bapedal No. 3 Tahun 1995 Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
Keputusan Kepala Bapedal No. 4 Tahun 1995 Tata Cara Pesyaratan Penimbunan Hasil Pengolahan, Persyaratan Lokasi Bekas Pengolahan, Dan Lokasi Bekas Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
Keputusan Kepala Bapedal No. 5 Tahun 1995 Simbol Dan Label Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
Keputusan Kepala Bapedal No. 14 Tahun 1996 Pembentukan Tim Pengarah Dan Tim Teknis Penilaian Kebersihan Kota Dalam Rangka Pemberian Penghargaan Adipura
Keputusan Kepala Bapedal No. 205 Tahun 1996 Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak
Keputusan Kepala Bapedal No. 255 Tahun 1996 Tata Cara Dan Persyaratan Penyimpanan Dan Pengumpulan Minyak Pelumas Bekas
Keputusan Kepala Bapedal No. 299 Tahun 1996 Pedoman Teknis Kajian Aspek Sosial Dalam Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Keputusan Kepala Bapedal No. 1 Tahun 1997 Pedoman Syarat Administratif Dan Kualifikasi Teknis Para Pejabat Struktural Bapedalda Tingkat I Dan Tingkat II
Keputusan Kepala Bapedal No. 29 Tahun 1997 Standardisasi, Akreditasi, Dan Sertifikasi Bidang Lingkungan
Keputusan Kepala Bapedal No. 30 Tahun 1997 Organisasi Dan Tata Kerja Komite Akreditasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
Keputusan Kepala Bapedal No. 32 Tahun 1997 Pedoman Dan Tata Cara Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan / Kegiatan Usaha Dalam Lingkup Kegiatan Program Kali Bersih
Keputusan Kepala Bapedal No. 105 Tahun 1997 Panduan Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)
Keputusan Kepala Bapedal No. 107 Tahun 1997 Perhitungan Dan Pelaporan Serta Informasi Indeks Standar Pencemar Udara
Keputusan Kepala Bapedal No. 124 Tahun 1997 Panduan Kajian Aspek Kesehatan Masyarakat Dalam Penyusunan AMDAL
Keputusan Kepala Bapedal No. 2 Tahun 1998 Tata Laksana Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Di Daerah
Keputusan Kepala Bapedal No. 03 Tahun 1998 Program Kemitraan Dalam Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun
Keputusan Kepala Bapedal No. 4 Tahun 1998 Penetapan Prioritas Propinsi Daerah Tingkat I Program Kemitraan Dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
Keputusan Kepala Bapedal No. 19 Tahun 1999 Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Wilayah
Keputusan Kepala Bapedal No. 08 Tahun 2000 Keterlibatan Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
Keputusan Kepala Bapedal No. 9 Tahun 2000 Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
Keputusan Kepala Bapedal No. 39 Tahun 2000 Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
Keputusan Kepala Bapedal No. 113 Tahun 2000 Pedoman Umum Dan Pedoman Teknis Laboratorium Lingkungan
Keputusan Kepala Bapedal No. 25 Tahun 2001 Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
Keputusan Kepala Bapedal No. 27 Tahun 2001 Pembentukan Satuan Tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan Hidup Di Bapedal
Keputusan Kepala Bapedal No. 47 Tahun 2001 Pedoman Pengukuran Kondisi Terumbu Karang
Keputusan Kepala Bapedal No. KEP-93A TAHUN 2001 Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor : KEP-25 Tahun 2001 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
Keputusan Gubernur
Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 189/2002 Jenis Usaha/Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Rate this post
Bagikan halaman ini :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment

Submit